26 MANTIR ADAT DUKUNG PROYEK REDD

http://kapuaskab.go.id/
Jumat 08 Juli 2011 20:26

MANTIR ADAT DUKUNG KEBERADAAN PROYEK REDD

KUALA KAPUAS – Sedikitnya 26 mantir adat dan damang adat yang berada di Kecamatan Mantangai dan Timpah mendukung proyek REED kerjasama Pemerintah Indonesia dan Australia. Hal tersebut tertuang dalam penyataan sikap para mantir adat pada pertemuan yang digelar pada 27 Juni 2011 di Balai Pertemuan Kecamatan Mantangai.

Demikian diungkapkan oleh Ketua Dewan Adat Kabupaten Kapuas Angie Rohan BA menyikapi munculnya surat penyataan mantir adat yang menolak program REDD yang dikerjakan oleh KFCP.

“Pernyataan sikap mantir adat kedamangan Mantangai yang berjumlah 10 orang pada tanggal 7-8 Juni 2011 tersebut untuk menghentikan proyek REDD adalah tidak benar,” kata Angie Rohan dalam siaran pers yang diterima awak redaksi, Jumat (8/7) malam.

Satgas REDDplus Dinilai Gagal

Jakarta, Kompas – Satuan Tugas REDD+ dinilai gagal karena hampir semua
keluaran dalam dokumen proyek belum tercapai sepenuhnya. Atas alasan itu,
masa kerja satuan tugas tersebut dinilai perlu diperpanjang untuk mengisi
masa transisi.

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2010 tentang Satuan Tugas
Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+ (Pengurangan Emisi dari Deforestasi
dan Degradasi Hutan), satgas harus menyelesaikan tugasnya paling lambat 31
Desember 2010 atau dapat diperpanjang hingga 30 Juni 2011.

Di samping membentuk lembaga khusus REDD+, yang mendesak adalah penyelesaian
berbagai soal kehutanan. ”Bila belum bisa membentuk lembaga baru, sebaiknya
tugas satgas diperpanjang. Itu satu-satunya opsi meneruskan persiapan REDD+.
Bila ditarik ke sektoral, akan repot lagi,” kata Koordinator Perubahan Iklim
dari HuMa, Bernardus Steni, Senin lalu.

SIKAP BERSAMA Solidaritas Perempuan, CAPPA, YPD dan Ulu Foundation Keprihatinan terhadap Hibah FCPF Bank Dunia

PERNYATAAN SIKAP BERSAMA

Solidaritas Perempuan, CAPPA, YPD dan Ulu Foundation

Keprihatinan terhadap Hibah FCPF Bank Dunia  yang abaikan kepentingan masyarakat

Jakarta, 23 Juni 2011

Hari ini, tanggal 23 Juni 2011 Kementerian Kehutanan merayakan perolehan hibah Bank Dunia dalam kerja sama Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) untuk kegiatan REDD+ Readiness Preparation Support sebesar US$ 3,6 juta. Lokakarya Peluncuran FCPF tersebut dilakukan dengan mengundang  berbagai kalangan  mulai dari para duta besar, wakil-wakil kementrian terkait dan Kementerian Kehutanan, lembaga keuangan dan donor, dan juga wakil-wakil LSM dalam dan luar negri. Lokakarya bertujuan untuk memberikan informasi dan juga memperoleh masukan untuk pelaksanaan kerja sama tersebut. Keseriusan memperoleh masukan dalam lokakarya ini, patut dipertanyakan. Sebab, undangan dikirimkan hanya 3 hari sebelum lokakarya,  dan tidak ada dokumen yang dibagikan untuk dipelajari sebelumnya.

Heboh peluncuran FCPF menyembunyikan begitu banyak persoalan yang terkandung dalam proses dan substansi hibah itu sendiri.

Hibah ini mengabaikan penyebab utama persoalan hutan di Indonesia, yaitu klaim negara atas tanah dan hutan milik masyarakat adat dan setempat. REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) masuk ke wilayah yang sampai saat ini sarat konflik kepentingan. Masyarakat yang hidupnya bergantung pada hutan sampai saat ini terus berhadapan dengan korupsi, tidak ada kepastian dan pelaksanaan hukum, penindasan kelompok elit politik dan ekonomi yang memanfaatkan aparat militer dan para-militer. Persoalan yang berkaitan dengan deforestasi dan degradasi hutan bukanlah merupakan persoalan yang berkaitan dengan urusan pohon-pohon saja dan konservasi pohon; melainkan lebih dari itu, merupakan persoalan masyarakat yang hak milik dan hak hidupnya dirampas.